Tanggapan Mengenai Kenaikan Harga BBM dan TDL

oleh restu nurul andria

Kenaikan harga BBM pada tanggal 1 April mendatang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun pemerintahpun pasti punya alasan dan pertimbangan mengenai kenaikan tersebut. Seperti pernyataan yang saya kutip dari salah satu media  "Para anggota DPR, pengamatan serta pelaku ekonomi, usaha dan perbankan, pemerhati dunia perminyakan nasional dan internasional yang berkebangsaan Indonesia dan merasa berbangsa Indonesia dalam hal ini mengetahui betul pembahasan anggaran negara detail per detail, bersikap terang dan jantan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang fakta dan data. Bahwa satu-satunya jalan menyelamatkan bangsa ini dari defisit adalah menaikan harga BBM," 

Mungkin memang satu-satunya jalan terbaik saat ini untuk mengatasi pembengkakan APBN  adalah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak mengingat harga minyak duniapun memang naik, namun harus dilakukan sosialisasi yang baik oleh pemerintah agar tidak timbul salah pengertian di tengah masyarakat. Hal paling utama yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat luas, agar masyarakat lebih mengetahui sebab pemerintah menaikkan harga BBM guna menghindari permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Dan juga mengenai janji pemerintah untuk meberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin, itu harus di awasi dengan baik agar tepat sasaran dan tidak ada kecurangan. 

Lalu mengenai rencana PLN yang akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) jangan menjadikan rakyat yang sudah sengsara menjadi tambah sengsara, sebetulnya banyak yang bisa diefisiensikan oleh PLN, seperti kebijakan gaji, THR, uang cuti, bonus karyawan yang sampai berpuluh kali lipat. Apakah ini bukan menjadi beban rakyat, di satu sisi PLN berfoya-foya di sisi lain rakyat harus terbebani dengan kenaikan TDL. Harusnya PLN bisa mengevaluasi lagi, apa yang bisa di efisiensikan agar beban PLN penyelesainnya tidah hanya dengan menaikkan TDL.

Kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL, seharusnya dapat di kaji dengan serius oleh pemerintah, setidaknya jika memang harus dinaikkan tidaklah dalam waktu yang bersamaan, agar tidak terlalu membebani masyarakat Indonesia.